RSUP H. Adam Malik Langgar HAM

Puskesmas Antarkan Kembali Pasien Suspect HIV

Deli Serdang (SINDO) – Tindakan oknum pegawai Rumah Sakit Umum Pemeintah (RSUP) H. Adam Malik menelantarkan pasien diduga mengidap HIV RHS, 30 sudah melanggar hak asasi manusia (HAM). “ Ini sudah melanggar HAM, mereka (RSUP H. Adam Malik) sebagai instansi pemerintah sudah tidak lagi bersikap manusia. Apalagi rumah sakit tersebut adalah adalah salah satu rumah sakit rujukan bagi penderita HIV (human immunodeficiency virus),” kata Ketua Komisi D DPRD Deli Serdang Togu H. Lumbanraja kepada SINDO kemarin.
DPRD Deli Serdang segera memintah klarifikasi dari pimpinan RSUP H Adam Malik atas penelantaran tersebut. Selain itu, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten (PemKab) Deli Serdang melayangkan protes. Menurut dia, Dinas Kesehatan (DinKes) Pemkab Deli Serdang juga ikut terkait dalam permasalahan ini. RHS diketahui meruapakan pasien dari keluarga miskin.
Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Azwar S mengatakan pihaknya segera melakukan investigasi untuk mendapatkan titik terang atas permasalahan ini. Dia mengaku telah mengintruksikan pejabat dijajaran Dinkes untuk mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi dilapangan. Setelah itu, baru dipastikan langkah apa yang ditempuh.
“Tindakan oknum dari RSUP H Adam Malik itu yang meninggalkan pasien diemperan rumah tidak manusiawi. Sudah sepatutnya mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya RSUP H Adam Malik Medan meletakan RHS begitu saja di emperan rumah di Jalan Cucakkrawa II No. 439 Perumnas Mandala, persis didepan kantor Kelurahan Kenangan Baru, Kabupaten Deli Serdang, (Rabu 22/10) sekitar pukul 11.00 Wib. Keberadaan RHS yang diantar dengan mobil ambulans milik rumah sakit pemerintah itu sontak menggegerkan warga sekitar.
Belakangan kehebohan mereda setelah warga mengetahui RHS adalah anak tiri dari penghuni rumah yang diketahui bermarga Pakpahan. Menurut warga, sanak keluarganya sudah pindah ke Batam.

Dirawat Kembali

Direktur Jendral (Dirjen) Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan (Depkes) Farid W Husien membantah pihak RSUP H Adam Malik menelantarkan pasien. Menurut laporan yang diterimanya, kepulangan pasien suspect HIV tersebut berasal dari inisiatif pribadi untuk menemui keluarga.
“Tidak benar RSUP Adam Malik menolak pasien. Yang benar keinginan pasien sendiri,” katanya ketika dihubungi SINDO tadi malam.
Farid menambahkan, Depkes akan menginformasikan dan mencari tahu terus kebenaran yang sesungguhnya. “kami akan cari tahu sebenarnya. Pernyataan pihak rumah sakit dan pasien bertolak belakang,” ujarnya.
Dia menegaskan tidak boleh ada rumah sakit pemerintah yang menolak pasien miskin. Apalagi pasien HIV, seharusnya ditangani secara intensif oleh pemerintah. “Pihak rumah sakit harus menanyakan apakah dia termasuk peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) atau tidak. Kalau iya, harus dilayani,” ujarnya.
Farid mengatakan, apabila pihak rumah sakit pemerintah terbukti menolak pasien miskin, Depkes tidak segan-segan memberikan teguran bahkan menghukum orang yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, setelah menelantarkan RHS, RSUP H Adam Malik medan, kembali merawat pria malang itu kemarin siang pukul 12.00 Wib. Dia mendapatkan infuse dan diawasi ketat di Ruang Rindu A.
Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan RSUP Adam Malik Medan, M. Nur Rasyid Lubis menegaskan pihak keluarga yang tidak mau menerimanya dengan kondisi sekarang ini. “Karena pihak keluarga tidak mau menerimanya, siapa yang mau merawatnya, jadi puskesmas membawanya kembali kesini untuk dirawat kembali,” ucapnya.
Menurut Mamad – panggilan akrab M. Nur Rasyid Lubis – Sebeanarnya kondisi RHS sudah bisa ditangani dengan melakukan rawat jalan. Namun karena pihak keluarga tidak mau menerimanya, korban tidak dapat perawatan sehingga lemas.
Dia menolak pihaknya disebut telah menelantarkan RSH. “Seharusnya ini tanggungjawab keluarga yang minta pulang pasien, jadi kami antar kerumah yang ditunjuknya. Namun karena keluarga tidak menerima dan pasien minta diletakan ditempat itu, ya kami turuti,” papar dia.
Rasyid pun mengatakan RHS telah menjalani perawatan di RSUP Adam Malik selama 12 hari sebelum diantarkan kembali ke keluarganya di jalan Cucakrawa II Perumnas Mandala.
RHS bukan pasien HIV positif, tapi suspect HIV. Rencanaya, RHS akan diperiksa kembali untuk memastikan penyakit dideritanya. “Dia masih suspect. Besok (hari ini) akan kami periksa untuk memastikan positif atau negative,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution mengatakan menelantarkan RHS pada saat dikembalikan kepada pihak keluarganya dinilai tidak ada koordinasi antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien. “Seharusnya pihak RSUP H Adam Malik memanggil pihak kelaurga untuk memberitahukan tentang kondisi pasien sebelum diantar pulang untuk memberitahukan tentang kondisi pasien sebelum diantar pulang. Ini dilakukan agar keluarga dan masyarakat setempat bisa menerimanya,” ucapnya.
Refriandi menambahkan Komisi Penaggulangan AIDS (KPA) juga harus ikut bertanggung jawab dengan hal ini. Dia menilai tugas, poko, dan fungsi (tupoksi) KPA dengan peristiwa ini tidak berjalan dengan baik. “KPA seharusnya berupaya melakukan penanggulangan kepada kelaurga, jangan hanya menerima APBD saja. Tupoksi KPA seharusnya dijalankan. Ini jelas harus direformasi,” tandasnya.
Dia pun menilai ada fungsi yang lemah antara rumah sakit dengan keluarga dan KPA yang berjalan sendiri-sendiri. Fungsi social juga tidak jalan dan lemahnya partisipasi antara RSUP H. Adam Malik dan KPA. Seharusnya peristiwa ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan dating. “Kami mengimbau seluruh rumah sakit mencermati pasien dengan penyakit menular. DPRD mengultimatum untuk memfungsikan humas setiap rumah sakit sehingga tidak saja sebagai pemberi informasi, tapi juga bisa mengamankan seperti kejadian ini dengan pihak terkait,” ujarnya.
Politikus PAN ini pun meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), dan instansi terkait meningkatkan simberdaya manusia (SDM). “ini jangan sampai terulang lagi, IDI, Persi, dan pihak terkait agar meningkatkan SDM-nya,” tandasnya. (haris dasril / erdian wirajaya / rendra hanggara)

Sumber: Seputar Indonesia, Jumat 24 Oktober 2008 (Deli Serdang - Sumatera Utara)